Acara kerja sama antara Komisi VIII DPR RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur digelar dengan sukses di Hotel Odaita dan Front One Pamekasan. Acara pemantauan dan pendampingan program pendidikan Islam tahun 2023 ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayah tersebut.

Dalam acara ini, Bapak Mawardi, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi guru Agama di Kabupaten Pamekasan. Menurut beliau, hampir 30% guru Agama mengalami kekurangan. Beliau berharap adanya rekrutmen kembali guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan berharap agar kunjungan Bapak H. Hasani Bin Zuber, S.Ip, M.Kp, sebagai anggota Komisi VIII DPR Pusat, dapat segera mengakomodasi kebutuhan ini. 

Respon positif pun datang dari H. Hasani. Dalam tanggapannya, Beliau mengakui kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan Islam. Beliau mencatat bahwa banyak guru PAI yang telah memasuki masa lansia atau purna tugas, yang menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga pengajar. Sebagai wakil dari Komisi VIII, beliau berkomitmen untuk memperhatikan dan memperjuangkannya.

Permasalahan kedua adalah guru agama Islam di TK tidak terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, guru PAI yang diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun ditempatkan di Kementerian Agama juga menjadi catatan baru bagi Komisi VIII.

Bapak H. Hasani menyampaikan komitmennya dengan mengakui bahwa anggaran Kementerian Agama relatif lebih kecil dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Oleh karena itu, Komisi VIII menyetujui penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sarana, dan prasarana di Kementerian Agama. Beliau juga berjanji untuk berupaya mengembalikan guru-guru yang lulus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) ke daerah asalnya, menyikapi keluhan terkait penempatan mereka. Bapak H. Hasani berharap bahwa upaya ini akan membuahkan hasil positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.